Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah
foto oleh: Dedra
BANGKA BARAT – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi, efisiensi, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Komitmen tersebut kembali ditegaskan Bupati Bangka Barat Markus saat menghadiri High Level Meeting (HLM) ke-1 Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026 bersama perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Bangka Belitung.
Forum ini menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Markus mengatakan, digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah tidak sekadar berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Kegiatan hari ini adalah wujud nyata komitmen Pemkab Bangka Barat untuk mempercepat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Transformasi digital dalam pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah tidak hanya mendukung transparansi dan efisiensi, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan PAD dan kualitas pelayanan publik," kata Markus, Kamis (3/9/2026).
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang selama ini memberikan pendampingan kepada Pemkab Bangka Barat, khususnya dalam pengisian survei Indeks ETPD serta optimalisasi digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Markus berharap kerja sama tersebut dapat terus diperkuat sehingga peningkatan indeks ETPD dan transaksi non tunai di tengah masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan.
Berdasarkan capaian yang disampaikan dalam HLM tersebut, Indeks ETPD Kabupaten Bangka Barat meningkat dari 94,8 persen pada 2024 menjadi 99 persen pada 2025 pada tahap digital. Capaian itu juga menempatkan Bangka Barat sebagai pemerintah daerah dengan skor IETPD tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Tidak hanya dari sisi indeks, posisi Bangka Barat dalam Championship TP2DD Bank Indonesia juga mengalami peningkatan signifikan. Pada 2023, Bangka Barat berada di peringkat 94, kemudian naik ke posisi 77 pada 2024. Setahun berikutnya, peringkat tersebut melonjak cukup tajam menjadi posisi 18 pada 2025.
Meski menunjukkan perkembangan positif, Markus menyebut masih terdapat sejumlah tantangan dalam penerapan transaksi non tunai di Bangka Barat.
Beberapa kendala tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia atau ASN pemerintah daerah, serta masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menggunakan sistem elektronik untuk membayar pajak dan retribusi daerah.
Markus secara khusus meminta dukungan PT Bank Sumsel Babel Cabang Mentok sebagai bank pembangunan daerah untuk membantu mempercepat implementasi transaksi non tunai.
"Saya berharap dukungan penuh dalam bentuk penyediaan layanan, pendampingan teknis, penguatan infrastruktur informatika dan jaringan, serta edukasi kepada seluruh pemangku kepentingan, agar proses implementasi transaksi non tunai berjalan optimal," ujarnya.
Kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Markus menekankan pentingnya komitmen untuk melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi transaksi non tunai secara elektronik. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan digitalisasi berjalan efektif sekaligus berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik.
(Penulis: Rizki R)
